Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
All articles published in EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). Under this license, authors and readers are free to: Share — copy and redistribute the material in any medium or format. Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. Under the following terms: Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. Copyright and Licensing Policy: The author retains copyright and grants the journal the right of first publication with the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, which allows others to share the work with acknowledgment of the work’s authorship and initial publication in this journal. Authors are allowed to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal. Link to License: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK MELALUI MEDIASI NON LITIGASI DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
Penelitian ini berangkat dari meningkatnya sengketa hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian di Indonesia yang menunjukkan keterbatasan penyelesaian melalui jalur litigasi, baik dari segi waktu, biaya, maupun dampak psikologis terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa hak asuh anak di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia serta menilai efektivitas penerapan mediasi nonlitigasi berbasis kepentingan anak melalui studi kasus Akta Mediasi Non Litigasi Nomor 078/AKTA-MED/LMKN-JKT/V/2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Mediasi Keluarga Nusantara (LMKN) Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data dianalisis melalui kajian norma hukum positif, doktrin hukum, serta praktik penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui mediasi nonlitigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan dasar yang cukup komprehensif bagi mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Terdapat lima bentuk ADR yang digunakan dalam sengketa hak asuh anak, yaitu negosiasi, mediasi keluarga, konsiliasi, musyawarah adat, dan konseling lembaga. Studi kasus LMKN menunjukkan bahwa model child inclusive mediation dengan keterlibatan co-mediator psikolog mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih komprehensif, termasuk penerapan joint legal custody dengan primary physical custody serta pengaturan parenting schedule yang lebih adaptif terhadap kebutuhan anak. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa model joint legal custody dengan primary physical custody dapat diintegrasikan dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, khususnya dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip kemaslahatan anak (mashlahah al-walad), sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam selama mengutamakan kepentingan terbaik anak. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa mediasi nonlitigasi berbasis psikologi anak merupakan model penyelesaian sengketa yang efektif, namun masih menghadapi hambatan berupa kekosongan regulasi mediasi keluarga, rendahnya literasi ADR masyarakat, dan keterbatasan mediator bersertifikat
Hak Cipta (c) 2026 EL-AHLI : JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Harmonisasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Nusyuz serta Kontekstualisasinya terhadap Hak Asasi Manusia
Tindakan nusyuz merupakan konsep yang berakar dalam konstruksi fiqh klasik dan berkembang menjadi bagian dari sistem hukum keluarga di sejumlah negara Muslim. Namun, formulasi klasiknya kerap dikritik karena berpotensi melanggengkan ketimpangan relasi suami-istri melalui legitimasi kewenangan suami tanpa batas yang terumuskan secara sistematis. Hal ini menimbulkan persoalan perlindungan hukum terhadap istri dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menelaah asas, doktrin, dan konstruksi hukum positif terkait batas-batas hak suami dalam menangani nusyuz. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis melalui penalaran induktif dan deduktif untuk menilai potensi penyalahgunaan kewenangan serta implikasi yuridisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh klasik sebenarnya telah mengandung pembatasan normatif terhadap tindakan suami, baik melalui prinsip bertahap (tadarruj), larangan menyakiti, maupun tujuan korektif sanksi. Namun, pembatasan tersebut belum dirumuskan secara sistematis dalam kerangka relasi kemitraan dan prinsip perlindungan martabat manusia. Dalam konteks Indonesia, setiap tindakan yang melampaui prinsip proporsionalitas dan non-kekerasan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, termasuk dalam ranah pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi hukum Islam dan hak asasi manusia dimungkinkan melalui rekonstruksi batas hak suami berbasis maqasid al-shariah, prinsip kemitraan, dan perlindungan terhadap jiwa serta martabat perempuan.
HAK NAFKAH ISTRI DALAM RUMAH TANGGA NOMADEN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA KONTEMPORER
Penelitian ini mengkaji hak nafkah istri dalam rumah tangga nomaden dari perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara fleksibel untuk menjamin terpenuhinya hak nafkah dalam konteks sosial yang dinamis. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggabungkan analisis normatif—berbasis Al-Qur’an, Hadis, fikih klasik, dan fatwa kontemporer—dengan penelitian empiris melalui wawancara semi-terstruktur dengan sepuluh pasangan Muslim bergaya hidup nomaden di Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewajiban suami memberi nafkah tetap menjadi prinsip utama, pola hidup nomaden menghadirkan tantangan seperti ketidakstabilan penghasilan, biaya hidup tinggi, serta terganggunya pemenuhan nafkah emosional. Namun demikian, keluarga mengembangkan strategi adaptif, antara lain pengelolaan keuangan digital, musyawarah bersama, serta pemanfaatan peluang kerja jarak jauh. Integrasi normatif-empiris membuktikan bahwa prinsip syariah, jika diterapkan secara kontekstual dan fleksibel, dapat menghadirkan solusi praktis bagi keluarga nomaden. Penelitian ini memperkaya diskursus hukum keluarga Islam dengan menunjukkan relevansinya terhadap dinamika sosial-ekonomi kontemporer serta merekomendasikan kajian lanjutan pada konteks pedesaan dan advokasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hak nafkah istri.
Hak Cipta (c) 2025 El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam
This research describes about inheritance system to the moslem society of Tengger's family and analizes the values of tradition law on Islamic law perspective. This research uses a qualitative- descriptive design. A researcher acts as a collector data in the field by observing and interviewing. Beside it, a researcher does a librarian study about the references of tradition law and Islamic law. The result ofanalysis on judirical observation is about the appropriateness value to the spirit Islamic soul. As like the billaterial principal is descent principle that computing family's relationship between man and woman. While the meaning of individual principle is inheritance member has a right to get inheritance individually. As for normative observation, it is found that many rules are not in Islamic law line. For instance, the structure inheritance, time of dividing inheritance, prerequrement,pillar,the cause and the quantity. Islamic law is dominated by tradition law,especially on the inheritance case. On practicing, parent have a certain rule about inheritance since dividing,sizing and changing inheritance. Keywords: Tradition inheritance, Tengger’s family
Hak Cipta (c) 2020 El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Jawa Di Kecamatan Medan Sunggal
Shifting perspectives and applications Java society imigrants against inheritance systems is through the principle of gender equality, justice based role for a living, customs, and the other is an important issue that is interesting to conduct research of this thesis. Based on the description above, the problem in this study are as follows: How does the practice of inheritance in Java ethnic Muslim communities in the district Medan Sunggal? What is the basic argument variation inheritance in Java Adat Java ethnic Muslim communities in the district Medan Sunggal? How comparison implementation inheritance in Java ethnic Muslim communities in the district Medan Sunggal? This research was conducted in the District Medan Sunggal. Metode used in this study is a qualitative method by taking a sample of 50 respondents in distric Medan Sunggal. Data collected through; field observations, literature, interviews. After the observation is known that in the district Medan Sunggal has a number of Muslim communities Java ethnic group. While the results of the literature shows that the distribution of inheritance prevailing in Indonesia include three ways; Indigenous inheritance, in Islam, and Civil. The results of this study indicate that the legacy system prevailing in District Medan Sunggal by local custom that is ridla with ridla, one with the other. Keywords: Inheritance, Java Etnich
Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam
Talak bain sughra is a divorce that falls as a result of the husband not referring to the wife in the period of iddah or the husband divorces a wife he has never touched, the problem that arises is, what is the remaining amount of divorce for the husband, whether due to the sain bain divorce the number of divorces continues so that the husband has two divorces again or the number of divorce back to the beginning means the husband has the number of divorce that is three times the divorce
Perbedaan Pandangan Dalam Pengembangan Ahli Waris Menurut Sunni, Syi’ah Dan Hazairin
Specifically for Islamic inheritance law in Indonesia, there are several differences among the fuqaha 'which are broadly divided into three groups, namely: first, commonly referred to as Sunni schools which tend to be Patrilineal and secondly Shi'ite schools which tend to be Matrilineic and Hazairin teachings which are tend to be Parental / Bilateral. In the further development of Islamic inheritance law, the Compilation of Islamic Law (KHI) was born, which is an ijma 'sharih in the form of workshops of Ulama and Muslim Scholars throughout Indonesia on 2-5 February 1988, before the issuance of Presidential Instruction No. 1 of 1991 and the Decree of the Minister of Religion No. 154 of 1991, after the existence of the Religious Courts was recognized by the presence of Law No.7 of 1989 concerning Religious Courts. Ijtihad in inheritance law has been practiced since ancient times by Muslims, then what stands out is the Sunni group with the Shiite group. Then in Indonesia Ijtihad this inheritance law was carried out by Hazairin. The main difference between them is the understanding of the position of women in the inheritance legal system. This is because the basic analysis of the development of inheritance law set out in the Koran is different. According to the Sunnis based on the patrilineal system which became a pre-Islamic Arabic culture, while the Shi'a besides that there is a principle based on the interests of women, so that the position of men and women are equal. Whereas Hazairin on the basis of a bilateral or parental system based on the principle of the position of men and women are the same, so that the views of Shi'a and Hazairin are not much different.
Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh
Abstrak Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum ini adalah suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum atau tidak. Dalam kajian ushul fiqh seseorang memiliki kriteria-kriteria kecakapan hukum tertentu, baik dalam hal menerima hak maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum. Misalnya seperti usia dewasa atau usia mukallaf. Dalam ushul fiqh, mukallaf tidak ditentukan oleh batas usianya namun dilihat dari munculnya tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Selain itu terdapat pengecualian atau faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk memiliki kecakapan hukum. Misalnya bagi orang yang telah memenuhi usia dewasa namun akalnya memiliki gangguan seperti gila atau idiot, maka ia tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kata Kunci : Kecakapan, Perbuatan Hukum, Uh?ul Fiqh Abstract Legal prowess is highly important in all fields of law because every legal action requires legal skills. A legal action undertaken by a person without legal prowess cannot be accounted for and therefore can be nullified. Thus, this legal prowess is a basic premise for someone to exercise his rights and undertake a legal action. In the study of uh?ul fiqh (principles of Islamic jurisprudence), a person must possess certain criteria of legal prowess, both in terms of receiving his or her rights and in carrying out legal actions. For example, someone must be a mukallaf, that is of mature age and sound mind. However, in the principles of Islamic jurisprudence, a mukallaf’s maturity is not determined by his or her age, but rather by the emergence of certain physical indications that confirms someone’s maturity such as menstruation for women and wet dreams for men. Furthermore, there are exceptions or factors that prevent someone from having legal skills. For example, people who are of mature age but suffer from such disorders such as mental illness or intellectual disability are not considered to have the necessary qualification to undertake a legal action. Keywords : Prowess, Legal Action, Uh?ul Fiqh
Telaah Al-Siyasah Al-Ahkam Al-Usrah Terhadap UUP No. 1 Tahun 1974
Abstract Islamic law is one of the important instruments that cannot be denied its existence and validity in Indonesia, history clearly records that its emergence was not just spontaneity, but was also colored by the tidal process of political struggle between Islamic intellectuals and state elites at the time, not with the exception of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which in memorandum bene is also in the vortex of the transformation. Al-Siyasah Al-Ahkam Al-Usrah or Islamic family law politics, is a process of achieving the vision and aspiration to form a "national" marriage law, in fact it has been initiated since 1950. In the past renewal of marriage law has always met with failure due to Subjects and objects governed by marriage law are closely related to social and religious life, which are not easy to integrate. This means that the renewal of the national marriage law must be done carefully, so as not to cause disappointment for other groups of the population. The formation of the Marriage Law has a very long process and is then deliberated seriously with the contents of the Draft Law on Marriage, so that it can accommodate the aspirations of the people and provide a technically juridical formulation, and all this again is inseparable from the political atmosphere and intervention that occurred at that time. Keywords: Al-Siyasah, Al-Ahkam, Al-Usrah, UUP No. 1 of 1974
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
ABSTRACTION IDRIS The responsibility of a crime is a case that must be responsible by the doer that has done the crime, although the doer is an adult or a child. One of the sample in a decision No. 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tjb, the doer is a child, namely Dicky Donatus Situmorang, 17 years old. The defendant has a validity and assured proven in doing desecrate to injustice to someone consciously in doing the desecrate injustice although is known or should be anticipated that the victim is 15 years old. He can not be married, an the doer in consciousness doing a gimmic for doing it. The case in this study is how to arrange the punishment for child as a pretrator in a desecrate injustice, what is the reason factor to a child to do a desecrate injustice and what is the law policy crime for that case no. 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tjb. Whatever the decision has fulfil the sense of the justice. The study is done by using yuridis normative and yuridis empire approach. The source of the study is divided into primary and secondary data. The primary data which is gotten from the field research, that is by giving an interview to one of the child judge. In Tanjung Balai. The secondary data is gotten from library research by checking and correcting data , after the data is processed and analysed by using qualitative analysing. Based on the result and solution in the responsibility for child as a Perpetrator in doing a desecrate injustice in the court decision no : 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tjb, namely the doer has a validity and insure evident in conducted action against the criminal law , that is section 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 in child protection. The doer can be gotten the responsibility for the crime that he has done because in case has a fault and fulfil the element in doing injustice. The judge cares about the doer is a child, the regulation which arrange the child regulation, so the judge punished the child 2 years in prison, an 2 months grounding. The decision of the judge is not fulfil the sense of judgement because the judge punished the child 2 years in prison, an 2 months grounding. The suggestion in the research should be given and educated to the family for getting extra action , dont be punished in prison and 2 months grounding. The suggestion, the judge should think norm of the justice for all not only for the victim but also to the doer, and society and decision maker, and law government officer. Key Word : The Responsibility of the Child Crime as A Perpetrator in Doing A Desecrate Injustice.
Hak Cipta (c) 2021 El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam
HUKUM PROGRESIF DAN RELEVANSINYA PADA PENALARAN HUKUM DI INDONESIA
Abstract Existing law in Indonesia is still largely dominated by the colonial legal heritage through its products are now valid with various modification. To get out of the slump legal situation in Indonesia, then there must be self-liberation from conventional way of working madhhab inherited by positive law with all its doctrines and procedures that completely formal procedural fairness that it gave birth to the formal not substantial justice. This study attempts at discussing the so called progressive law, a legal thought introduced by Satjipto Raharjo. The progressive law perspective emphasizes discovery of law as an effort to explore the community's living values. We hold that this perspective suits the need of Indonesian people. In this study authors want to discuss about understanding of progressive law in Indonesia and the relevance of progressive law with legal reasoning for a Judge. The method used in conducting this research is normative juridical approach which focuses on the research literature or data is called secondary data. The result of this study is expected to bring usability or theoretical contribution in terms of thinking, as a contribution to thought and effort to develop the science of law. Keywords: Progressive Law, Legal Idealism, Substantie Justice Abstrak Hukum yang ada di Indonesia sebagian besar masih didominasi oleh warisan hukum kolonial melalui produk-produknya yang sekarang berlaku dengan berbagai modifikasi. Untuk keluar dari situasi hukum yang merosot di Indonesia, maka harus ada pembebasan diri dari cara kerja mazhab konvensional yang diwarisi oleh hukum positif dengan semua doktrin dan prosedurnya yang sepenuhnya memihak keadilan prosedural formal yang melahirkan keadilan formal yang tidak substansial. Studi ini mencoba membahas apa yang disebut hukum progresif, pemikiran hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Raharjo. Perspektif hukum progresif menekankan penemuan hukum sebagai upaya untuk mengeksplorasi nilai-nilai kehidupan masyarakat. Kami berpendapat bahwa perspektif ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang pemahaman hukum progresif di Indonesia dan relevansi hukum progresif dengan alasan hukum untuk Hakim. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada literatur atau data penelitian yang disebut data sekunder. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan atau kontribusi teoritis dalam hal berpikir, sebagai kontribusi terhadap pemikiran dan upaya untuk mengembangkan ilmu hukum. Kata Kunci: Hukum Progresif , Idealisme Hukum, Keadilan Substantif
TOUR DAN HARGA DIRI PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN HUKUM ISLAM
Sebagian masyarakat menilai nominal mahar yang fantastis merupakan harga diri perempuan. Jadi, ketika calon suami memberikan sesuatu yang berharga kepada calon istrinya, artinya ia menghargai marwah perempuan. Ini terjadi dalam masyarakat Mandailing dan Angkola yang menganut adat istiadat patrilinier yang mengharuskan adanya tradisi tuhor ni boru. Belakangan ini tuor menjadi kontroversi di ranah Mandailing, besarnya tuor menjadi kendala bagi setiap laki­laki maupun remaja yang akan melangsungkan adat pernikahan. Dalam kaitan ini, Islam hanya meletakkan konsep dan prinsip dasar mahar. Rasulullah Saw. pernah menasehatkan asas normatif mahar bahwa mahar yang baik adalah suatu pemberian yang sederhana, tulus dan tidak memberatkan. Karena mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan, melainkan ia adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan. Oleh sebab itu, posisi mahar menjadi pembahasan penting dalam suatu pernikahan. Perlu pengkajian dari sisi psikologi dan agama, apakah mahar berkaitan dengan harga diri atau hanya sebatas budaya?, apakah mahar menjadi lambang kemampuan atau suatu penghargaan?, mungkin juga sebagai pembanding antara si kaya dan si miskin.
TRADISI MARKOBAR DALAM PERNIKAHAN ADAT MANDAILING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Abstrak Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing; baik dalam acara siriaon (pesta dalam suasana gembira) maupun silulutun (pesta dalam suasana duka cita). Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, markobar memiliki tatacara yang sudah merupakan konvensi bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan. Namun, warisan budaya, yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing. Penelitian ini akan mengungkap keterkaitan antara pandangan adat budaya Mandailing tentang markobar dalam perspektif Hukum Islam dengan pendekatan fisiologi Hukum Islam berupa pendeketan teori al’urf pada daerah tempat penelitian. Kata Kunci: Markobar, Adat Mandailing, Hukum Islam
HUKUM WADH’I DALAM SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM TAKLIF
Hukum wadh’i merupakan Ilmu yang mendefinisikan hukum Islam yaitu usul fikih.Fokus penelitian ini(1)Bagaimana pengertian Hukum Wadh’i (2)Sebutkan macam-macamnya (3)Apa perbedaan Hukum Wadh’i dengan Hukum Taklifi (4)Bagaimana keterkaitannya dengan Hukum Taklifi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Hukum wadh’i adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. (2) Macam-macam Hukum wadh’i ada tiga, yaitu sebab, syarat, dan mani’. Sementara itu, menurut sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum wadh’i tidak hanya mengandung tiga macam sebagaimana yang dijelaskan diatas, tetapi juga termasuk dalam hukum wadh’i ialah Azimah dan rukhsah, sah dan batal. (3) jika Hukum at-taklif merupakan tuntutan langsung pada mukkallaf untuk dilaksanakan, ditinggalkan, atau melakukan pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat.Maka hukum al-wadh’i ditujukan kepada manusia mana saja, baik telah mukallaf, maupun belum, seperti anak kecil dan orang gila. (4) Kaitan hukum Taklifi dengan hukum Wadh’i, Berdasarkan penjelasan diatas kita dapat memahami bahwa, pembagian hukum Syariah menjadi dua hukum di atas, maka sangat memungkinkan ada suatu perbuatan yang secara taklifi hukumnya haram, namun secara wadh’i hukumnya sah. Sebab haram dan sah adalah dua “jenis” hukum yang berbeda dan pada hakikatnya tidak terkait satu sama lain.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan dana haji untuk investasi di masa pandemi menggunakan konsep maslahah sebagai pisau analisis. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode kepustakaan (library research). Adapun tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yaitu: 1) Pengeditan, 2) Klasifikasi, 3) Verifikasi, 4) Analisis, dan 5) Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur melalui investasi dimasa wabah covid-19 secara maslahah diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat dengan melakukan maksiat berupa riba, gharar, maysir,tadlis. This study aims to see how a review of Islamic law on the use of Hajj funds for investment during a pandemic uses the concept of maslahah as a tool of analysis. This research uses a qualitative research type, with a library research method. The stages of data processing and analysis are: 1) Editing, 2) Classification, 3) Verification, 4) Analysis, and 5) Drawing conclusions. The results of the study state that the use of hajj funds for infrastructure development through investment during the Covid-19 outbreak is maslahah allowed as long as it does not violate the provisions of the Shari'a by committing immorality in the form of usury, gharar, maysir, tadlis.
Hermeneutika Kritis Khaled M. Abou El Fadl dalam Rekonstruksi Hukum Islam (Studi Analisis Fikih Otoriter menjadi Otoritatif)
Abstrak Hukum Islam merupakan hasil pemikiran seseorang dalam memahami teks yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadist yang memungkinkan untuk dilakukan kritik dan interpretasi ulang. Ulama melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman hukum Islam untuk menghasilkan hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Hermeneutika merupakan metode yang digunakan oleh beberapa ulama atau cendikiawan muslim dalam memahami hukum Islam sehingga melahirkan sebuah pemahaman hukum Islam yang otoritatif. Fikih otoritatif merupakan sebuah pandangan hukum Islam yang responsif dan dinamis yang terbuka untuk dikritisi atau direformasi ulang sesuai dengan perkembangan zaman. Kata Kunci: Hermeneutika, Hukum Islam, Otoritatif. Abstract Islamic law is a reinterpretation in understanding the texts considered in the Qur'an and Hadith which allows for criticism and reinterpretation. Reinterpretasion of ulama to understanding Islamic law to produce laws that are more relevant to the times. Hermeneutics is a method used by ulama or muslim scholar in understanding Islamic law so as to give birth to an authoritative understanding of Islamic law. Authoritative fiqh is a responsive and dynamic view of Islamic law that is open to criticism or reformation in accordance with the times. Key Words: Hermeneutika, Islamic Law, Otoritatif.
PELAKSANAAN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan poligami berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat di Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami yang di praktekkan di Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah poligami dengan jalan nikah sirih atau tidak dengan seizin istri pertamanya, karena mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan adanya anggapan masyarakat bahwa tetap dipandang sah walaupun tidak dicatatkan. Padahal hal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang di dalamnya terjadi praktek poligami, seperti telah ada kepastian tentang pembagian harta warisan dan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga pelaku poligami, faktor pemicu poligami di Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban yaitu faktor ekonomi, faktor biologis, faktor wanita lebih banyak dari laki-laki, jalan keluar yang ditempuhnya memberikan pemahaman kepada pelaku poligami. Kata Kunci: Pelaksanaan, Poligami, Perkawinan
KEHUJAHAN HUKUM NEGARA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LEGALITAS KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA )
The formulation of the problem in this study is how is the violation of state law as a source of Islamic law and whether the Compilation of Islamic Law has fulfilled the requirements to become state law This research was conducted through a qualitative research library (library research) and comparative analysis. While the method used to analyze the data is induction and deduction which are then compared, to draw conclusions as answers to the problems that have been formulated. The author finds the fact that in establishing shari'a law' in classical times, many local ijmak practices were found, namely the stipulation of syar'i law was agreed upon and carried out by only a few mujtahids and only covered one particular area. Looking at the facts and conditions of Muslims who adhere to the "national state", the majority of contemporary Ulama accept the blasphemy of State Law as a source of Islamic law with two conditions, namely: first, the State Law embodies the value of justice, and the benefit for all and the measure of the benefit must be in line with the values ??of the state. The value of divine revelation, namely the Qur'an and Hadith. Second, the formation of a state law is carried out by means of deliberation using official state institutions in which the ulama and umara' are incorporated who have in-depth knowledge in their fields. Looking at the history of the formulation of the Compilation of Islamic Law, the author assesses that the legality of KHI has met the requirements of local ijmak as a form of fusion between ijmak and taqnin (State Law) as one of the legal arguments of Islamic law in Indonesia.
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN BUKU SAKU KONSELING PRANIKAH BAGI MAHASISWA (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan)
Abstrak Penelitian ini tentang Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah bagi Mahasiswa Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan. Fokus pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah bagi Mahasiswa Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan. (2) Bagaimana Urgensi Konseling Pranikah bagi Mahasiswa. Peneliti menggunakan metode eksperimen, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Pada penelitian ini, variabel bebas (independent variables) yaitu buku saku sedangkan variabel terikat (dependent variables) yaitu Pemahaman tentang Pernikahan. Sedangkan dalam mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan juga angket. Setelah data terkumpul kemudian di analisis untuk mengetahui efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah bagi Mahasiswa Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan, selanjutnya membandingkan antara sebelum dan sesudah dilakukan proses konseling. Hasil akhir dari proses konseling terhadap konseli dalam penelitian ini dinyatakan cukup berhasil, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataaan konseli di mana konseli mengaku bahwa mendapatkan banyak ilmu tentang pernikahan, bagaimana membangun rumah tangga agar terhindar dari konflik, bagaimana beradaptasi dengan keluarga pasangan, dan bagaimana membangun sebuah keluarga sakinah. Serta dapat menentukan keputusan yang baik untuk masa depannya. Kata Kunci : Konseling, Pranikah. Mahasiswa Abstract This study is about the Effectiveness of Using Premarital Counseling Pocket Books for Students in an Effort to Increase Understanding About Marriage. The focus of this research is (1) How is the Effectiveness of Using Premarital Counseling Pocket Books for Students in an Effort to Increase Understanding of Marriage. (2) What is the Urgency of Premarital Counseling for Students. The researcher uses the experimental method, which is to test the effect of one or more variables on other variables. In this study, the independent variable is the pocket book, while the dependent variable is the understanding of marriage. Meanwhile, in collecting data through interviews, observations and also questionnaires. After the data is collected, it is analyzed to determine the effectiveness of the use of Premarital Counseling Pocket Books for Students in an Effort to Improve Understanding of Marriage, then compare between before and after the counseling process. The final result of the counseling process for the counselee in this study was stated to be quite successful, this can be proven by the counselee's statement where the counselee admitted that he had gained a lot of knowledge about marriage, how to build a household to avoid conflict, how to adapt to the couple's family, and how to build a family. a sakinah family. And can make good decisions for the future. Keywords: Counseling, Premarital. College student
KEYAKINAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN TENTANG PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 597/Pdt.G/2015/PA.MDN)
ABSTRAK: Menurut ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bahwa saksi adalah keterangan yang diberikan terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Dalam perkara nomor 597/Pdt.G/2015/PA.Mdn Hakim menerima keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat di muka persidangan, padahal saksi tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengetahui bahwa penggugat dan tergugat bertengkar. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa hakim meyakini kebenaran keterangan saksi karena ada beberapa faktor penunjang, yaitu pengaduan penggugat kepada keluarga dekat, dapat diyakini kebenarannya, karena yang mengetahui keluarga dekat, mengetahui pisah rumah meskipun tidak melihat, tidak mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Namun hakim meyakini bahwa pisah rumah merupakan indikasi dari pertengkaran sehingga patut diyakini kebenarannya.
SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT SIGALAPANG JULU KEPADA ANAK YANG BERDASARKAN JASA ANALISIS MAQASHID SYARIAH
Hukum Waris merupakan salah satu Ilmu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Dalam Alquran sudah dijelaskan secara lengkap yang mengatur tentang hak kewarisan tanpa sedikit yang mengabaikan hak seorang pun, dengan cara yang sangat adil dalam membagi harta warisan bagi laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Alquran. Problem pembagian warisan di Indonesia sampai sekarang ini masih berbagai cara yang di pakai sesuai dengan adatnya masing-masing, dan masih belum mempunyai hukum tetap yang dapat diterapkan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Contohnya masyarakat desa sigalapang Julu ada beberapa keluarga cara untuk membagikan harta warisan tersebut dengan cara menentukan ahli waris yang paling banyak jasanya terhadap orang tua selama hidup, maka bagian dialah yang lebih banyak ketimbang saudaranya yang jarang membantu orang tuanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dan penelitian ini juga bisa menggunakan dengan pendekatan sosiologis atau empiris. Dan adapun analisis maqashid syariah terhadap kasus pembagian warisan berdasarkan Jasa yang ada di Masyarakat Sigalapang Julu menurut Maqa?id al-syari’ah dalam pembagian Harta warisan dapat dipandang sebagai cara pandang dalam mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi terjadinya proses pembagian harta terkait ahli waris yang berkontribusi pada pewaris hidup. Maqa?id (tujuan) yang terjadi pada ahli waris berkontribusi pada pewaris yang mendapatkan bagian harta peninggalan, dikarenakan bahwa dialah yang telah berjasa memelihara dan menjaga orang tua selama hidup pewaris, oleh karenanya atas jasa tersebut ahli waris lain sepakat untuk melebihkan bagiannya.
Kewajiban Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Kasus Perdata Reg: No. 264/ Pdt.G/2013/Pa.Tba)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan KHI studi kasus perdata Reg : No.264/pdt.G/2013/PA.Tba. Pada kenyataannya untuk rentang waktu tahun terakhir 2014 telah menerima 752 perkara dalam 11 jenis, dengan didominasi untuk cerai gugat mencapai 724 perkara atau sama dengan ( 96,28% ). Seluruhnya telah diproses dan selesai dalam berbagai produk yaitu diputus dengan dikabulkan 597 perkara atau sama dengan (82,46%), angka ini adalah angka yang sangat spektakuler dalam persoalan rumah tangga muslim, padahal ajaran Islam memandang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji (dibenci Allah) karena dengan perceraian bukan berarti berakhir segala masalah rumah tangga, akan muncul lagi dampak lain sebagai kausalisasinya seperti masalah pemeliharaan dan perlindungan anak dan harta bersama. Dari sekian jumlah perkara perceraian alasan perkara atau faktor persengketaan yang dijadikan sebagai pokok masalah adalah “percekcokan/syiqoq” dan “tidak bertanggung jawab/taklik talak”, mencapai 562 perkara sama dengan (77,62%) kondisi ini adalah cerminan tidak siapnya pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang ideal”sakinah,mawaddah” dan” rahmah” Namun demikian, pada kali ini penulis mengangkat satu kasus perkara untuk dianalisis yaitu Reg: No. 264/Pdt.G/2013/PA.Tba yang telah inkracht dalam penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai.
ARAH BARU METODE PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM
Abstract Islamic law has a theological dimension that is different from the terminology of modern jurisprudence. The sacred value in Islamic law makes people feel afraid to make a revolution against the existing fiqh rules. Whereas in certain circumstances, Islamic law can change according to the demands of the benefit, such as the appearance of the imam of the fiqh school as strong evidence that Islamic law will always undergo renewal in accordance with the demands of the times and the social conditions of its adherents. This study will examine the reform of Islamic law today and as a result of this study concludes that Islamic law can basically be accepted by every community to become a role model that reflects progress and harmony with human life which has an impact on the benefit of both the Islamic world and the western world. Keywords: Renewal, Thought, Islamic Law Abstrak Hukum Islam memiliki dimensi teologis yang berbeda dengan terminologi ilmu hukum modern. Nilai kesakralan dalam hukum islam membuat orang merasa takut untuk melakukan revolusi terhadap aturan-aturan fiqh yang ada. Padahal dalam keadaan tertentu, hukum islam bisa berubah sesuai tuntutan kemaslahatan layaknya kemunculan imam mazhab fikih sebagai bukti kuat bahwa hukum islam akan selalu mengalami pembeharuan yang berkesesuaian dengan tuntutan zaman dan keadaan sosial pemeluknya. Penelitian ini akan mengkaji pembeharuan hukum islam masa kini dan sebagai hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum islam pada dasarnya dapat diterima oleh setiap komunitas masyarakat untuk menjadi role model yang mencerminkan kemajuan dan keselarasan dengan kehidupan manusia yang berdampak pada kemaslahatan baik didunia islam maupun didunia barat. Kata kunci: Pembaharuan, Pemikiran, Hukum Islam
Abstrak: Ketertarikan terhadap lawan jenis adalah fitrah alami manusia yang kemudian diakomodir syariat islam dalam bentuk pernikahan. Perkawinan memiliki beberapa proses dimana salah satu tahapannya adalah memilih calon pasangan yang ketentuannya telah ada dalam al Qur’an maupun al Hadis. Suku Jawa, termasuk di dalamnya sebagian penduduknya yang muslim tidak jarang masih mempercayai dan memegang teguh adat istiadat dan tradisi dalam pemilihan calon pasangan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan basis library research dimana hasilnya adalah tidak adanya benang merah antara larangan/ pantangan atas pemilihan calon pasangan perspektif budaya dengan dengan dalil-dalil syariat.
ANALISIS HUKUM TENTANG PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP)
ABSTRACT The research aims (1) to find out whether domestic violence can be used as a reason to file for divorce. (2) To find out the legal consequences arising from divorce caused by domestic violence in the Sidrap Religious Court. This study uses qualitative research methods. The data in this study were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The data analysis technique uses a qualitative descriptive technique, namely Inductive, starting from specific matters or events and then generalizing to obtain general and deductive conclusions (laws), the opposite of deductive, which is starting from general things or events to give birth to a conclusion. . The results of this study indicate that (1) the factors causing the occurrence of criminal acts of domestic violence include jealousy, economic factors, and lack of knowledge about the UU KDRT. (1) legal protection for women victims of criminal acts of domestic violence has been regulated in UU No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. ABSTRAK Penelitian bertujuan (1) Untuk mengetahui apakah kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. (2) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode penelitia kualitatif. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu Induktif, bertolak dari perihal atau peristiwa- peristiwa yang khusus kemudian digeneralkan untuk mendapatkan kesimpulan (hukum) yang umum dan deduktif, kebalikan dari deduktif, yaitu bertolak dari hal – hal atau peristiwa yang umum untuk melahirkan sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor kecemburuan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengetahuan tentang UU KDRT. (1) perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur di dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Metode Hitungan Waris Islam Pada Kasus Munasakhat Korban Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam
There are so many demises together occurs when epidemic of Corona Virus 19 appears or before disasters as like quake, tsunami, flood, landslide, maountain eruption, fire, plane accident and sink of ship, etc. when someone dies, then his/her wealth will move to others or his/her relatives. Transfer of ownership rights due to cases of death is regulated in the inheritance fiqh. Inheritance’s law is identical with death. In death together case, the counting of heir must be described in detail. The research design is library research in qualitative way. The death cases are described, and then analyzed in qualitative way and finished by the counting of every death case. The result of this research shows that every deatch case happends, it is a must to do the determining of inheritance. The postponement of determining of inheritance causes new cases, for examples the changing of religion, death, and born a new heirs. Afterwards, the finishing of death together cases mentioned as munasakhat. Death together in one family can make inherit something to others if the time of death was known. But, if it is unknown, then they can not inherit someone to others although they are one family. Keywords: demises together; munasakhat; determining inheritance. Kejadian kematian beruntun banyak terjadi ketika munculnya wabah pandemic covid-19 atau sebab terjadinya bencana alam, seperti gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, pesawat jatuh, kapal tenggelam dan lainnya. Ketika seseorang meninggal dunia, maka harta miliknya akan beralih kepada keluarga dan kerabatnya. Peralihan hak kepemilikan karena kasus kematian diatur dalam fiqh waris. Hukum kewarisan identik dengan masalah kematian. Pada kasus kematian beruntun, penghitungan warisan harus diuraikan secara detail. Penelitian yang digunakan adalah library research dan bersifat kualitatif. Sejumlah kasus kematian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan diuraikan cara penyelesaian hitungan waris masing-masing kasus. Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa setiap ada peristiwa kematian, maka harus dilakukan penentuan bagian atau pembagian warisan. Penundaan pembagian warisan secara berlarut-larut dapat mengakibatkan munculnya kasus baru seperti perubahan agama, meninggal dan lahirnya anggota waris yang baru. Kemudian, penyelesaian pada kasus kematian beruntun disebut dengan istilah munasakhat. Meninggal secara beruntun dalam sebuah keluarga bisa saling mewarisi apabila waktu meninggalnya diketahui. Namun, jika tidak diketahui waktunya maka tidak ada saling mewarisi di antara mereka meskipun satu keluarga. Kata Kunci: kematian beruntun; munasakhat; penentuan warisan.
METODE PENELITIAN HUKUM ISLAM: PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA SAAT SUAMI TERPIDANA
Nafkah adalah kebutuhan keluarga akan tempat tinggal, makanan, pakaian dan sebagainya. Besar kecilnya penghasilan yang dituntut suami hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan serta pertimbangan kemampuan ekonomi suami, penghasilan keluarga bisa banyak atau sedikit tergantung situasi, kondisi dan kemampuan dari suami. Macam-macam nafkah keluarga adalah sebagai berikut: makanan, sandang, perumahan, dan kasih sayang. Tata cara pembayaran nafkah dalam keluarga dapat dilihat dalam surah At-Thalaq ayat 7 yang menyatakan bahwa orang yang mampu mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya harus mencari nafkah dari harta yang dimiliki Allah berikan kepada mereka. Allah tidak membebani seseorang tetapi berdasarkan kemampuannya Allah selalu memberikan kelapangan setelah kesulitan. Kewajiban memenuhi keluarga istri dan anak-anak dalam keluarga ketika suami menjadi terpidana hanya bersifat sementara. Artinya kewajiban itu tetap menjadi tanggung jawab suami, tetapi karena suami adalah tawanan, maka ia tidak bebas mencari nafkah di luar, menjadi utang baginya. Hutang adalah hutang suami yang harus dibayar setelah ia mampu membayarnya. Sama halnya misalnya seorang suami tidak mampu menafkahi keluarganya karena sakit, jika suaminya sehat maka ia wajib membayar semua hutang untuk menghidupi keluarga selama ia sakit. Atau jika suami tidak mampu menafkahi keluarga, maka istri boleh mengambil harta suaminya sesuai dengan kebutuhan yang ada
Hak Cipta (c) 2022 El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam
TELAAH FILOSOFIS MAKNA KEPATUHAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM
Abstract The existence of law as a rule or social norm, is to regulate social life. Law as an order and guide in behavior is intended to regulate human behavior in social life in order to protect social life and further to maintain social life. In principle, the law only gets its validity when the community accepts it and then obeys it. Compliance with this law can mean acceptance internally or externally. External acceptance is paying attention to formalities or the legal form cannot be separated from the coercive power inherent in the law in the form of sanctions for those who violate it, then the law is interpreted as a coercion. But on the other hand, internal acceptance is more about legal acceptance, which is not only a formality but is more substantial. So that the law is substantially, indeed aims to protect the interests of the community so that they have the obligation and awareness to comply with it. This process of acceptance through good internalization of the law should be owned by every member of the community as a form of compliance with the law. Keywords: Philosophical Studies, Compliance, Legal Philosophy Abstrak Keberadaan hukum sebagai aturan ataupun norma sosial, adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai tatanan dan pedoman dalam bertingkah laku ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dalam rangka melindungi kehidupan bermasyarakat dan lebih lanjut untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Pada prinsipnya hukum barulah mendapatkan keberlakuannya ketika masyarakat menerima yang kemudian mematuhinya. Kepatuhan terhadap hukum ini bisa bermakna penerimaan secara internal maupun eksternal. Penerimaan secara eksternal adalah memberikan perhatian secara formalitas atau bentuk hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dengan daya paksa yang melekat pada hukum berupa sanksi bagi yang melanggarnya, maka hukum dimaknai sebagai suatu paksaan. Namun di sisi lain penerimaan secara internal lebih kepada penerimaan hukum yang tidak hanya secara formalitas tetapi lebih kepada substansial. Sehingga hukum secara substansial, memanglah bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga memiliki kewajiban dan kesadaran untuk mematuhinya. Proses penerimaan melalui internalisasi yang baik terhadap hukum inilah yang hendaknya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap hukum.
TRADISI PENYERAHAN ERANG-ERANG SEBAGAI SYARAT KELENGKAPAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Rijang Panua Kecamtan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)
Abstract This study aims to 1). This study aims to find out the traditional practice of handing over Erang-erang as a condition for completeness of marriage in Rijang Panua Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency. (2) To find out the sociological review of Islamic law on the traditional practice of surrendering Erang-erang as a condition for completeness of marriage in Rijang Panua Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency. This study uses qualitative research methods with semiotic analysis of Charles S. Pierce. The data in this study were collected through in-depth interviews, observation, documentation. The subjects of this study were religious leaders, community leaders and traditional stakeholders in Rijang Panua Village. The results showed that (1) the submission of Erang-erang in the Bugis community in Rijang Panua village was almost the same as the Bugis community in other villages. The delivery of Erang-erang is carried out when the groom's entourage arrives at the bride's house a few moments before the marriage ceremony/ijab and Kabul. (2) The moaning of traditional marriages in Rijang Panua Village can be accepted by the sociology of Islamic law because it contains elements of livelihood for the welfare of living in a household. Meanwhile, Islamic teachings also prohibit the prevention of marriage because they want to get more in terms of worldly (wealth) which is viewed from the moral aspect of Islam, because that is excessive and burdensome for the groom. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui praktik tradisi penyerahan Erang-erang sebagai syarat kelengkapan perkawinan di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik tradisi penyerahan Erang-erang sebagai syarat kelengkapan perkawinan di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis semiotika Charles S. Pierce. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, Subjek penelitian ini yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku adat di Desa Rijang Panua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyerahan Erang-erang dalam masyarakat Bugis di desa Rijang Panua hampir sama dengan masyarakat Bugis di desa lain. Penyerahan Erang-erang dilaksanakan pada waktu rombongan mempelai pria tiba di rumah mempelai perempuan beberapa saat sebelum acara akad nikah/ijab dan Kabul. (2) Erang-erang pada perkawinan adat di Desa Rijang Panua dapat di terima oleh sosiologi hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur nafkah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Sementara ajaran islam juga melarang pencegahan perkawinan karena ingin mendapatkan yang lebih dari segi keduniaan (harta benda) yang ditinjau dari segi moral Islam, karena yang demikian itu berlebihan dan memberatkan pihak mempelai laki-laki.
PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN
Perkara perdata adalah perkara yang terjadi antar satu pihak dengan pihak yang lainnya pada hubungan keperdataan. Permasalahan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak yang berperkara dalam hubungan keperdataan, untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya maka perkara dapat diajukan melaluia pengadilan. Dimasa pandemi covid-19 persidangan biasanyan dilaksanakan secara konvensional /offline, namun beralih dilakukan dalam bentuk persidangan secara online untuk menghindari penyebaran covid-19. Pandemi bukan penghalang dalam melakukan persidangan secara virtual dapat membantu para pencari keadilan dalam proses kepastian hukum. Ditahun 2020 hingga saat ini Pengadilan Agama Panyabungan kembali melaksankan persidangan secara konvensional atau offline dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mengurangi jumlah peserta persidangan. Alat bukti pada peradilan perdata dimasa covid-19 yang sering dipakai dalam persidangan pada proses pembuktian seperti, alat bukti tertulis yaitu (akta autentik, akta di bawah tangan, dan surat biasa), bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di Pengadilan Agama Panyabungan dimasa pandemi covid-19 di persidangan melalui E-Litigasi/ Ecourt dalam hal alat bukti tertulis yaitu dalam bentuk akta autentik karna lebih mudah untuk dilaksanakan proses pembuktiannya. Dilaksanakan ecourt dan pembuktian berfokus pada alat bukti dokumen elektronik dalam rangka penegakan hukum. Jenis data elektronik berupa tulisan, fhoto, gambar, dan suara merupakan informasi secara elektronik, sementara bentuk informasi elektronik yaitu gambar, tulisan, fhoto, dan suara yang disimpan dalam flash disk dan bisa dibuka menggunakan perangkat komputer merupakan dokumen elektronik. Sedangkan alat bukti dengan keterangan saksi terjadi kesulitan pembuktian diakibatkan kurangnya pengetahuan para saksi dalam penggunaan informatika dan elektronik pada peradilan melalui E-court.