JIBF MADINA : Journal Islamic Banking and Finance Madina

Regulasi Kewenangan Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia

Suharto Tentiyo — Sat, 09 Dec 2023 13:13:17 +0000

Regulasi Kewenangan Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia

Tentiyo Suharto¹, Abdul Saman Nasution²

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: ¹[email protected]">[email protected], ²[email protected]

Abstrak

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem tata kelola yang dapat menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek, dan manajemen LKS. Sistem tata kelola ini dibutuhkan oleh LKS demi menumbuhkan kepercayaan dari para stakeholders dan publik secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Sistem tata kelola ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah (shariah risk), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan (library research), penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung literature untuk mendapatkan data-data dan informasi secara relevan terhadap buku atau sumber lain yang berkaitan dengan Regulasi Kewenangan Pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga yang berwenang dalam pengawasan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan Regulasi Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lalu kemudian pada Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 juga menjadi bentuk legalisasi Fatwa DSN-MUI sebagai peraturan Perbankan Syariah. Selain Undang-undang yang mengatur tenang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menjadi materi penunjang yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah seiring perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Adapun wewenang pengawasan pada lembaga keuangan syariah adalah DPS dengan Tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan keputusan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Wewenang, Pengawasan,Hukum, Fatwa, Lembaga Keuangan, DSN-MUI, OJK.

Pengaruh Pelayanan dan Lokasi Terhadap Keputusan Masyarakat Menabung di Bank Muamalat Tbk. KCP. Panyabungan

rani handayani2023 — Wed, 13 Dec 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan dan lokasi terhadap keputusan masyarakat menabung di Bank Muamalat Tbk. KCP. Panyabungan. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Muamalat Tbk. KCP. Panyabungan sebanyak 1259 nasabah. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random sampling dengan penentuan sampel sebanyak 93 nasabah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui pembagian angket/kuesioner. Teknik pengelolaan dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kualitas instrument penelitian dengan menggunakan analisis data kuantitatif dengan bantuan program SPSS 25. Adapun tahapan dalam teknik pengelolaan dan analisis data yaitu uji validitas dan uji realibilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji koefisien determinan dan uji hipotesis terdiri dari uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan (X1) dan lokasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat menabung (Y). Dilihat pada hasil uji hipotesis penelitian bahwa nilai signifikansi dari variabel pelayanan (X1) dan variabel lokasi (X2) sebesar 0,000 dimana hasil tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 atau 0,000 < 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima dan H₀ ditolak. Jadi, pelayanan dan lokasi secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan masyarakat menabung di PT. Bank Muamalat Tbk. KCP. Panyabungan. Kemudian variabel pelayanan (X1) dapat menjelaskan keputusan masyarakat menabung dengan kontribusi 0,292 atau 29,2%. sedangkan sisanya 70,8%. Sedangakan variabel lokasi (X2) dapat menjelaskan keputusan masyarakat menabung sebesar 0,072 atau 7,2%. sedangkan sisanya 92,8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan faktor yang paling penting berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menabung dibandingkan dengan lokasi.

PENGARUH PRODUK DAN PELAYANAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT PADA PEMBIAYAAN MEKAR DI KELURAHAN KOTASIANTAR

amelda finanda — Wed, 13 Dec 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengarah produk dan pelayanan terhadap minat masyarakat pada pengambilan pembiayaan usaha mikro PNM Mekar di Kelurahan Kotasiantar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Kotasiantar yaitu sebanyak 40 responden. Tehnik pengambilan sampel dalam penlitian ini adalah sampel jenuh yaitu tehnik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar angkat/kuisioner langsung ke masyarakat. Tehnik pengelolaan dan analisis yang dilakuakan dalam penelitian ini yaitu uji kualitas instrumen penelitian dengan menggunakan SPSS 25. Adapun tahapan dalam tehnik pengelolaan dan analisis data yang digunakan yaitu uji instrumen data yamg terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonearitas dan uji heteroskedastisitas, regresi linear berganda, uji persial (uji t), uji simultan (uji f) dan koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk (X1) dan pelayanan(X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat (Y). Variabel Produk (X1) memiliki p-value 0,07 ˂ 0,05 artinya signifikan, sedangkan t hitung > tabel (2.807 >1.686) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Produk berpengaruh siginifan terhadap minat masyarakat pada pengambilan usaha mikro PNM Mekar di Kelurahan Kotasiantar. Variabel Pelayanan (X2) terlihat bahwa t hitung keofisien adalah 2.630. sedangkan t tabel bias dilihat pada tabel t-test dengan α=0,05 dan df=38 didapat t tabel 1.686. variabel pelayanan memiliki p-value 0,11 > 0,05 artinya signifikan, sedangkan t hitung > tabel (2.630 > 1.686) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan usaha mikro PNM Mekar di Kelurahan Kotasiantar.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Sri Rahmadani Putri Hsb — Wed, 27 Dec 2023 05:55:45 +0000

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis adanya
pengaruh faktor kemudahan terhadap minat nasabah menggunakan mobile
banking kemudian menganalisis adanya pengaruh faktor kenyamanan
terhadap minat nasabah menggunakan mobile banking dan menganalisis
adanya pengaruh faktor kemampuan akses terhadap minat nasabah
menggunakan mobile banking dan yang terakhir menganalisis adanya
pengaruh faktor kemudahan, kenyamanan dan kemampuan akses terhadap
minat nasabah menggunakan mobile banking.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif data dikumpulkan dengan
kusioner dengan jumlah responden 85 orang menggunakan teknik simple
random sampling dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor kemudahan (X1) berpengaruh
positif terhadap minat nasabah (Y) dengan taraf signifikan (0,001<0,05) dan
dengan nilai t hitung > t tabel (3,567>1,990) kemudian faktor kenyamanan
(X2) berpengaruh positif terhadap minat nasabah (Y) dengan taraf signifikan
(0,006<0,05) dengan nilai t hitung > t tabel (2,779>1,990) kemudian faktor
kemampuan akses (X3) terhadap minat nasabah (Y) dengan taraf signifikan
(0,043<0,05) dengan nita t hitung > t tabel (2,053>1,990). Dan faktor
kemudahan (X1), faktor kenyamanan (X2) dan faktor kemampuan akses (X3)
berpengaruh positif terhdap minat nasabah (Y) dengan taraf signifikan
(0,000<0,05) dengan nilai f hitung > f tabel (11,147>2,717) dan dengan nilai
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,292 yang berarti semuanya
mempengaruhi sebesar 29, 2% sedangkan sisanya 70,8% dipengaruhi oleh
variabel lain selain variabel kemudahan, kenyamanan dan kemampuan
akses.

Kata kunci : Faktor Kemudahan, Faktor Kenyamanan, Faktor Kemampuan Akses dan Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking

MODIFIKASI SYARI’AH PADA KERANGKA RISIKO DAN RETURN

ali topan lubis — Tue, 19 Dec 2023 00:00:00 +0000

Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Suatu keputusan keuangan yang lebih beresiko tentu diharapkan memberi imbalan yang lebih besar, yang dalam keuangan dikenal dengan istilah “high risk high return”. Untuk mengukur risiko relatif digunakan koefisien variasi, yang menggambarkan risiko perunit imbalan yang diharapkan yang ditunjukkan oleh besarnya standar deviasi dibagi tingkat pengenbalian yang diharapkan. Pengelolaan risiko (risk management) dapat dilakukan dengan menggunakan metode: Identifikasi, Analisis dan evaluasi, Pengendalian, Pemantauan

Return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.J. Shook, pengembalian adalah laba investasi, baik melalui bunga atau deviden. Pada saat membahas tentang pengertian bahaya, kita telah mengetahui bahwa dampak/ konsekuensi hanya akan terjadi bila ada bahaya dan kontak/ exposure antara manusia dengan peralatan ataupun material yang terlibat dalam suatu interaksi yang kita sebut sebagai pekerjaan/ sistem kerja.

Edi Marjan Nasution ANALISIS SIKAP HEDONISME DALAM PANDANGAN ISLAM (KESEDERHANAAN DALAM KONSUMSI)

edi marjan nasution — Mon, 11 Dec 2023 00:00:00 +0000

Dalam kehidupan modern perilaku hedonisme semakin tak terkendali, dengan begitu tingkat konsumsi masyarakat juga semakin tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai kesederhanaan dalam Islam. Bagaimakah konsep kesederhanaan yang diajarkan dalam agama Islam. Metode Penelitian ini sebagai penelitian perpustakaan (Library research) yang mengandalkan pada koleksi pustaka relevan sebagi kekuatan dalam penelitian ini . Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif dan sosiologis, yaitu riset yang berdasarkan pada al- Quran, Sunnah dan menggunakan analisis terhadap suatu objek permasalahan berupa pendapat para tokoh maupun, serta bersifat understanding (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial. Temuan dalam penelitian ini bahwa, perilaku hedonisme di masyarakat semakin tinggi hingga mengurangi nilai-nilai kesederhanaan dalam berkonsumsi.

Analisis Perkembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia

erpiana siregar — Mon, 18 Dec 2023 00:00:00 +0000

To ensure prosperity in a person's old age, every individual should prepare from an early age. To prepare for prosperity in old age, there is a financial industry that provides these services, namely pension funds. In Indonesia, pension funds are managed by the government and the private sector, such as BPJS Employment, which is a mandatory fixed contribution program for private and state-owned employees, Taspen, which is pension savings for civil servants and private pension programs, and ASABRI, which is the armed forces pension fund and pension funds for other financial institutions. Pension funds are managed using two principles, namely based on conventional principles which apply the interest system and sharia principles which apply sharia principles. Sharia pension funds were established in 2017, namely DPLK Muamalat in 2017, followed by DPLK Mandiri this year. In 2018 BNI also sold sharia investment packages. This year the OJK also approved the Jakarta Hospital Sharia Pension Fund. In 2019 OJK approved the Muhammadiyah Sharia Pension Fund. In 2020 OJK approved the Surakarta Muhamamadiyah Pension Fund. For clarity in sharia pension fund activities, it is centered on UPP No. 11 of 1992 concerning Pension Funds, then in 2013 DSN MUI fatwa No. 88 was issued concerning Management of Sharia Pension Funds, then in 2016 POJK No. 33 /POJK.05/2016 concerning Sharia Business Units.