Sociological Analysis of the Concept of Divorce In Marriage Law in Indonesia

Abstract

Divorce is the last resort to take when polemics within the family have entered an emergency situation; after various attempts have been made but have failed to maintain the integrity of the household. Divorce is a private matter, but considering the current social conditions, it requires the government to intervene to see the legal impact it causes. This study aims to find out how society responds to divorce rules in marriage law in Indonesia. This research is descriptive qualitative research with literature journals, books, and research results used as data sources, and then analyzed using content analysis techniques to find comprehensive answers. The results of the study found that there was legal dualism in society between fiqh and laws and regulations, leaving conflict between the two. In fiqh, it is stated that divorce may be carried out anywhere without being limited by space and time, however, in Indonesian marriage law it is stipulated that divorce must be carried out before a court hearing. The difficulty for the community to accept the rule of law is due to differences in social habits and values ??that develop in society.

Abstrak: Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika polemik dalam keluarga sudah memasuki kondisi darurat, setelah berbagai upaya telah dilakukan tapi tidak berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangga. Perceraian merupakan urusan pribadi namun melihat kondisi sosial sekarang ini mengharuskan pemerintah untuk turut campur melihat dampak hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat menyikapi terhadap aturan perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan riset kualitatif bersifat deskriptif dengan literatur jurnal, buku dan hasil penelitian dijadikan sebagai sumber data, dan kemudian dianalisis menggunakan teknik analysis content untuk menemukan jawaban yang komprehensif. Hasil penelitian didapatkan bahwa terjadinya dualisme hukum di masyarakat antara fiqh dan peraturan perundang-undangan sehingga menyisakan pertentangan diantara keduanya. Dalam fiqh disebutkan bahwa perceraian boleh dilakukan dimana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, akan tetapi dalam hukum perkawinan di Indonesia ditetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Sulitnya masyarakat menerima aturan hukum tersebut disebabkan perbedaan dengan kebiasaan dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.