PERLINDUNGAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK MELALUI MEDIASI NON LITIGASI DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
DOI:
https://doi.org/10.56874/el-ahli.v7i1.3170Kata Kunci:
Kepentingan Terbaik Anak, Hak Asuh Anak, Mediasi Non LitigasiAbstrak
Penelitian ini berangkat dari meningkatnya sengketa hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian di Indonesia yang menunjukkan keterbatasan penyelesaian melalui jalur litigasi, baik dari segi waktu, biaya, maupun dampak psikologis terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa hak asuh anak di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia serta menilai efektivitas penerapan mediasi nonlitigasi berbasis kepentingan anak melalui studi kasus Akta Mediasi Non Litigasi Nomor 078/AKTA-MED/LMKN-JKT/V/2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Mediasi Keluarga Nusantara (LMKN) Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data dianalisis melalui kajian norma hukum positif, doktrin hukum, serta praktik penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui mediasi nonlitigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan dasar yang cukup komprehensif bagi mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Terdapat lima bentuk ADR yang digunakan dalam sengketa hak asuh anak, yaitu negosiasi, mediasi keluarga, konsiliasi, musyawarah adat, dan konseling lembaga. Studi kasus LMKN menunjukkan bahwa model child inclusive mediation dengan keterlibatan co-mediator psikolog mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih komprehensif, termasuk penerapan joint legal custody dengan primary physical custody serta pengaturan parenting schedule yang lebih adaptif terhadap kebutuhan anak. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa model joint legal custody dengan primary physical custody dapat diintegrasikan dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, khususnya dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip kemaslahatan anak (mashlahah al-walad), sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam selama mengutamakan kepentingan terbaik anak. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa mediasi nonlitigasi berbasis psikologi anak merupakan model penyelesaian sengketa yang efektif, namun masih menghadapi hambatan berupa kekosongan regulasi mediasi keluarga, rendahnya literasi ADR masyarakat, dan keterbatasan mediator bersertifikat
Referensi
Arum, O. S., & Hadi, H. (2021). PROBLEMATIKA DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS FOTO PRODUK DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM. Privat Law, 9(2), 269–280.
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). TEORI-TEORI HUKUM. Setara Press.
Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2024). BUKU AJAR METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM. In Buku Ajar (1st ed., pp. 1–145). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Faizzati, S. D. (2024). Hak Asuh Anak ( Hadhanah ) bagi Ibu yang Menikah lagi Prespektif Maqashid Syari ’ ah. 1(2), 278–293. https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471
Grape, L., Haugen, G. M. D., & Thørnblad, R. (2024). Adolescents’ narratives about parents’ separation processes and participation in mandatory family mediation: Exercising agency through managing privacy boundaries. Childhood, 31(4), 491-508. https://doi.org/10.1177/09075682241261169
Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA : PERMASALAAN EKSEKUSI DAN MEDIASI (1st ed.). CV Budi Utama.
Hoffman, D. A. (2011). In Practice Mediation and the Art of (1st ed.). American Bar Association (ABA), Section of Dispute Resolution.
Indonesia, M. A. R. (2024). Laporan Tahunan 2024.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK), Pub. L. No. 36, 1 (1990).
Khairuddin, K. (2024). Fenomena Tren Perceraian di Indonesia : Apa Penyebabnya ? Abdurrauf Science and Society, 1(1), 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.95
Khofifah, N., Budoyo, S., & Lathifah, N. (2026). URGENSI PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM DINAMIKA KELUARGA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL. Jurnal Dinamika Hukum, 27(1), 10–24.
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), 1 (1847).
Lestari, T. A., Rojak, E. A., & Yunus, M. (2022). Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak di bawah Umur. Bandung Conference Series: Islamic Family Law, 2(1), 207–214. https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15483
Maulana, I. (2024). ANALISIS HAK ASUH ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.
Muchlis, M., Sururie, R. W., Fautanu, I., Saepulah, U., & Gumilar, G. (2025). THE SUPREME COURT AND ISLAMIC FAMILY LAW REFORM: A REVIEW OF POLICY DIRECTION AND IMPLEMENTATION CHALLENGES. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 14(3), 677–700.
Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum (1st ed.). Mataram Unversity.
Muhammad, H. S. (2022). ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BERDASARKAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI SELAMA PERKAWINAN. Jurnal Restorasi Hukum Jurnal Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum, 5(2), 143–153. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354?utm_source.com
Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN. AL-AKMAL: Jurnal Studi Islam, 2(1), 1–12.
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN, Pub. L. No. 1, 1 (2016).
Sirait, G. N. (2025). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A NOMOR PUTUSAN: 1731/Pdt.G/2023/PA. Pbr TENTANG HADHANAH YANG DISERAHKAN KEPADA AYAH KANDUNG. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
Sukri, S. (2025). PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ OLEH AYAHNYA (ANALISIS PUTUSAN PA LAHAT SUMATERA SELATAN NOMOR : 685/Pdt.G/2022/PA.Lt). INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE.
Syahrin, M. A., & Munir, A. A. (2025). Hak Asuh Anak ( Hadhanah ) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair. Urnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 1946–1955.
Tutty, L. M., Radtke, H. L., & Nixon, K. L. (2026). “It Just Rips My Heart Out”: Child Custody Dispositions After Article reuse guidelines: Women Leave Abusive Partners. Violence Against Women, 32(5), 1126–1149. https://doi.org/10.1177/10778012251329259
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1 (1974). https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, 1 (2002). https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, Pub. L. No. 30, 1 (1999).
Witma, N. M. M. (2021). PELAKSANAAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN) [UNIVERSITAS ISLAM RIAU]. https://doi.org/https://repository.uir.ac.id/8144/
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 EL-AHLI : JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
All articles published in EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).
Under this license, authors and readers are free to:
-
Share — copy and redistribute the material in any medium or format.
-
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
Under the following terms:
-
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
-
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
Copyright and Licensing Policy:
-
The author retains copyright and grants the journal the right of first publication with the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, which allows others to share the work with acknowledgment of the work’s authorship and initial publication in this journal.
-
Authors are allowed to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
Link to License:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
